 |
| Foto: Ketua DPC PDIP Kabupaten Bima Nurdin SH. |
Bima, TalkingNEWS -- Entah sudah berapa sering, berapa besar dan seberapa lama anggaran siluman itu terjadi dalam APBD Kabupaten Bima. Meski Negara sudah berusaha transparan dengan mekanisme E-Budgetting, namun keserakahan manusia selalu hadir dengan berbagai cara dan modus operandi. (Baca Juga): Anggota Banggar DPRD Bima Bongkar APBD Siluman Belanja Modis Rp1,4 M.
Publik tentu saja tidak mungkin tahu dari mana asal muasal dana siluman APBD Kabupaten Bima itu muncul. Apakah karena keserakahan "dia" yang menjadi pimpinan daerah atau murni karena human error atau kesalahan input dalam E- Budgetting.
Demikian pernyataan kritik Ketua DPC PDIP Kabupaten Bima Nurdin Amin, SH disela kegiatannya sebagai panitia Pembangunan Masjid Baitul Ihsan Desa Sanolo, Rabu (16/2/22).
Mantan Anggota DPRD Bima 3 Periode ini menuturkan bahwa anggaran siluman, apabila anggaran itu muncul tidak melewati proses antara Eksekutif dan legislatif, dalam hal APBD siluman di Bima tentu ini tidak berdiri sendiri. Karena setelah pembahasan di tingkat DPRD, anggaran itu diajukan kepada Pemerintah Propinsi untuk disetejui.
"Nah ini anehnya, kenapa muncul anggaran yang tidak disetujui DPRD Kabupaten Bima dalam APBD? Itu artinya ada Konspirasi besar sehingga APBD siluman itu bisa lolos, Menurut Nurdin atau Yang dikenal OM digon ini, APBD siluman Bisa jadi pintu masuk BPK dan KPK untuk melakukan audit terhadap penggunaan APBD Kabupaten Bima. Jelas ini ada konspirasi," tudingnya.
Menurutny, APBD Itu uang rakyat, bukan dana pribadi yang bisa dipake seenak pemegang kuasa, ada akuntabilitas moral didalamnya, PDI Perjuangan meyakini ini bukan peristiwa baru dalam praktek kejahatan anggaran didaerah, imbuhnya
PDI perjuangan mengecam siapapun oknum yang membuat dan menyetejui APBD Siluman itu, karena merugikan rakyat banyak, dan memerintahkan Fraksi PDI Perjuangan untuk mengawal skandal APBD siluman ini sampai tuntas.
Apapun kebijakan apalagi ini sudah terang ada anggaran siluman yang diselipkan dalam APBD jelas itu kejahatan yang merugikan rakyat banyak, kawal dan tuntaskan. (Red)
Editor: Agus