 |
| Foto: Ir Muttakun bersama Pers Dompu. |
TalkingNEWS.asia-- Disamping menyerap aspirasi dari masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Dompu Ir. Muttakun juga menjalin sinergitas dan menyaring pendapat dari rekan Pers saat menggelar reses Tahap dua, di Taman Dompu Kota, Kamis malam (18/6/20).
Dalam kesempatan itu, Legislator Duta Nasdem tersebut menyampaikan bahwa reses ini merupakan kewajiban bagi anggota DPRD untuk turun ke masing-masing Dapil bertemu konstituen guna menjaring informasi. Sebab, kata dia, masa reses merupakan masa penting yang sejatinya secara fungsional untuk menjaring aspirasi masyarakat.
oleh karena itu, apa yang menjadi aspirasi masyarakat sudah menjadi tugas kami untuk mengawal ke Pemerintah Daerah," ungkap Ir. Muttakun.
Ia pun menyampaikan ucapan terimakasih yang atas kehadiran para wartawan baik media online maupun media cetak yang sempat hadir Pada reses tersebut dalam rangka menjalin sinergitas dengan DPRD.
"Peran pers sangatlah penting, karna itu saya minta dukungan dari teman-teman agar bersinergi dengan DPRD Kab Dompu. Sebab pers bersifat independen dan punya fungsi kontrol yang kuat," ujar Politisi Nasdem tersebut.
Dikatakanya Ketika legislatif melakukan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi bajatin dari pemerintah yang tentunya sinergitas dan peran pers yang kami butuhkan," harapnya.
Mengawali disikusi, Pimpinan media Matiti news Muhidin Meminta pada DPRD kabupaten Dompu kedepanya agar kebijakan terkait dana pokir agar seluruh media diakomodir dan tidak ada lagi diskriminasi.
Ketua Ikatan penulis Jurnalis Indonesia (IPJI) kabupaten Dompu Supriadin S. Sos sekaligus pimpinan media Metro dompu meminta pada DPRD kabupaten Dompu agar di buka ruang untuk teman-teman Media Terkait dengan keterbukaan informasi publik.
“Harapan kami ada ruang bagi pers untuk mendapatkan informasi tersebut," ujar dia.
Ketua Media Online Indonesia (MOI) Dompu Sarwon sekaligus pimpinan media online Lakey news, mengatakan bahwa media yang tergabung di Media Online Indonesia (MOI) dompu ada 11 Media perlu untuk mengelar peningkatan kapasitas.
Ia melihat rasa keadilan terhadap media masih banyak yang tidak diakomodir dan terjadi diskriminasi, apa perlu ada Regulasi terkait pemberdayaan. "Ibaratnya hujan yang turun pada saat matahari lagi panas,"pungkasnya.
Sehingga untuk meminalisir praktek yang terkesan diskriminatif Juga kedepannya sehingga rasa keadilan yang tentunya yang proposional. Jadi Wartawan apa yang harus dilakukan sehingga kami bisa diperdayakan.
Ia juga menyinggung untuk memajukan pembangunan daerah tidak bisa maju dengan mengakomodir dengan satu dua media karena kemajuan pembangunan daerah itu, dilakukan semua pihak,"Justru media yang tidak dihargai ini yang memberikan informasi pada publik sampai ke pelosok-pelosok," pungkasnya.
Sebab, untuk mendorong kemajuan daerah tidak hanya lewat pujian, namun dengan cara kritis, sehingga sifat independensi dan fungsi control Pers tudak hilang," tutupnya. (TN.02)