 |
| Foto: Ketua Komisi Satu DPRD Provinsi NTB Sirajuddin SH, Fraksi PPP yang juga putra kelahiran pesisir Soro. |
Mataram, TalkingNEWS-- Dermaga Soro Kecamatan Kempo Dompu sangat membutuhkan sentuhan dan keseriusan pemerintah Daerah Kabupaten Dompu-NTB untuk mengelolanya dengan baik dan secara profesional. Sebab, jika dikelola dengan baik tentu akan memberikan kontribusi untuk daerah dalam sektor pendapatan.
Demikian di sampaikan oleh Ketua Komisi Satu DPRD Provinsi NTB Syirajuddin SH dari fraksi PPP, yang juga merupakan putra asli kelahiran pesisir Desa Soro Kempo, saat diwawancara, Sabtu (10/4/21).
Dipaparkanya, pelabuhan dermaga Soro kempo yaitu salah pelabuhan yang dipergunakan untuk bongkar muat hasil bumi yang ada di kabupaten Dompu. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai akses pendapatan masyarakat setempat. Hal itu, tentunya akan mendongkrak pendataan asli daerah. "Sangat disayangkan ketika pelabuhan Soro Kempo itu tidak dikelola dengan maksimal," ungkapnya.
Menurut Syirajuddin SH, bahwa tugas pemerintah daerah selanjutnya, tinggal menyediakan fasilitas yang memadai, supaya pelabuhan tersebut bisa beroperasi dan diaktifkan dengan management yang baik.
"Pelabuhan ini harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai, seperti air bersih, akses jalan, listrik serta jangan dipersulit perijinannya," ujarnya. (Baca Juga): 5 Tahun Rusak, Jalan Dermaga Kempo tak Ada Perhatian.
Di sisi lain, kata dia, dari aspek buruh, seharusnya Disnakertrans Dompu punya formulasi khusus secara resmi untuk pekerja yang ada, lebih lebih di dermaga Soro Kempo, sehingga antara buruh dan pihak terkait ada perjanjian kerja sehingga legal.
Oleh sebab itu, ia menyarankan Disnakertrans Kabupaten Dompu agar melegalkan asosiasi buruh yang ada di dermaga Soro, supaya tidak terjadi ketimpangan di antara buruh yang ada.
Sementara soal jembatan timbang yang sudah disediakan, ia menilai hanya menghabiskan uang negara, sebab asas pemanfaatannya tidak ada sama sekali, karena tidak difungsikan. "Jembatan timbang itu untuk apa dibangun, jika tidak difungsikan. Itukan hanya menghabiskan uang negara," ketusnya.
Dirinya berharap pada Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitas yang memadai dan legalkan terhadap buruh yang ada, sehingga para buruh di Dompu punya jaminan masa depan yang baik, karena segala sesuatunya telah diatur oleh Pemerintah. (Arif)