 |
| Foto: Ratusan guru honorer saat mendatangi kantor Bupati Dompu. |
Dompu, TalkingNEWSntb.com -- Ratusan Guru Honor Daerah (Honda) yang tergabung dalam Forum Guru Honorer (Figur) Kabupaten dompu menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Nupati Dompu, Senin (7/11/ 22).
Aksi itu menyusul adanya pernyataan Kadis Dikpora Dompu bahwa SK 525 Guru Honda tidak lagi diperpanjang pada 2022 ini, dengan alasan bahwa daerah sudah tidak sanggup menggelontorkan APBD untuk menggaji para guru Honda yang dimaksud.
Korlap aksi Apryadin S.Pd dalam orasinya mengatakan bahwa guru merupakan tulang punggung negara dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa. Tentu dengan tanggung jawab yang berat itu, harusnya Pemerintah hadir memberikan perhatian lebih, terutama soal kesejahteraan. Bukan malah sebaliknya.
"Kami hadir di sini untuk mempertanyakan kejelasan status kami sebagai guru Honda. Kami ini adalah salah satu pejuang dalam membangun SDM yang ada di Dompu. Tentunya Pemerintah harus memperhatikan itu," tegas Apriyadin.
Adapun poin tuntutan dari Figur Dompu, yakni:
1. Mendesak Bupati untuk mencopot jabatan Kepala Dinas Dikpora Dompu.
2. Meminta Bupati untuk memperpanjang SK Guru Bantu Daerah (GBD) Tahun 2022. Terkecuali yang lulus Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K).
3. Meminta Bupati untuk menambah kuota GBD di Tahun 2022-2023 sebanyak tiga ribu orang dan mengusulkan formasi P3K tahun 2022.
4. Meminta Bupati untuk membuka Tes 525 umum CPNS tahun 2022.
5. Meminta Bupati untuk menyelesaikan P3K yang 301.
6. Mendesak Bupati supaya SK honorer yang digaji 300 ribu perbulan, melalui anggaran APBD dapat diperpanjang untuk tahun 2022 ini.
Menanggapi aksi itu, Bupati Dompu Abdul Kader Jaelani mengaku ikut prihatin dengan nasib guru hari ini. Sebab, bagaimana pun guru adalah pencetak genarsi bangsa. Termaksud para pemimpin daerah maupun Pusat.
Bupati juga menekankan pada Kadis Dikpora agar selalu berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada guru honorer.
Menyoal hal ini, Bupati berjanji akan tetap memperpanjang SK 525 guru Honda tersebut. Namun, dengan catatan nilai insentif/gaji tidak seperti sebelumnya Rp. 300 ribu. Namun turun menjadi Rp. 150 ribu.
"525 guru Hidna ini akan tetap diperpanjang. Tapi gaji diturunkan menjadi Rp 150 ribu perbulan. Karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan," kata Bupati.
Di tempat yang sama, Kepala BKD Dompu Arif Munandar juga menambahkan bahwa formasi PPPK tahun 2022 ini tetap mengacu pada peraturan Kemenpan -RB nomor 20 tahun 2022 terkait pengadaan guru PPPK. Yang memberikan bagi guru Honda yang sudah memenuhi passing grade pada tes seleksi PPPK tahun 2021, untuk dimasukkan dalam prioritas satu.
Sementara, untuk prioritas dua, dikhususkan bagi honorer K2. Sedangkan prioritas tiga dikhususkan bagi guru PPG. Jika nanti ada sisa formasi dari prioritas tiga, maka akan dibuka kembali untuk formasi umum.
Untuk diketahui, lanjutnya, jumlah guru yang memenuhi passing grade hasil seleksi PPPK tahun 2021 kemarin sebanyak 301, dan mereka inilah yang menjadi prioritas satu tahun 2022.
"Intinya, untuk SK 525 orang guru honorer akan mulai diperpanjang, terhitung mulai Januari sampai Desember 2022 ini," tutupnya. (Arif)
Editor: Agus