 |
| Foto: Ruslan anggota DPRD Kabupaten Bima saat berorasi di depan gudang PT CPI, Senin (8/5/23). |
Bima, TalkingNEWSntb.com -- Aksi demonstrasi anggota DPRD Kabupaten Bima Ruslan SPd bersama sejumlah warga Desa Monggo, Kecamatan Madapangga di depan Perusahaan Jagung PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPI) cabang Bima mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan. (Baca Juga): PT CPI Tutup Pasca Didemo, Ratusan Buruh Terancam Melarat.
Demo yang berlangsung, Senin (8/5/2023) itu menuntut janji pihak CPI dengan warga Monggo yang dibuat saat peresmian perusahaan pada Maret 2019 lalu. Termasuk menginginkan BUMDes Monggo sebagai vendor tunggal dalam penyuplaian jagung.
Namun yang paling penting diinginkan para demonstran, adalah kehadiran para pihak PT CPI pusat tersebut memberikan kesejahteraan terhadap warga Desa Monggo. Jika keinginan tersebut tidak terpenuhi, mereka menuntut PT CPI segera menghentikan proses penerimaan jagung.
Lantaran aspirasinya belum terpenuhi, massa yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Desa Monggo itu sepakat memboikot aktivitas perusahaan. Hingga saat ini perusahaan tersebut masih dinon aktifkan dan tidak ada lagi aktivitas penerimaan jagung seperti biasanya. (Baca Juga): Perusahaan Jagung di Bima Didemo Waga, Ini Penyebabnya!
"Kalau PT CPI Ini tidak bisa bicara dengan masyarakat Desa Monggo maka akan terjadi seperti ini secara terus menerus. Saya selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima mewakili warga Desa Monggo tidak akan gentar apa yang ada disini saya tetap menutup perusahaan ini, saya dipilih oleh warga, saya mewakili warga Monggo," ujar DPR Ruslan saat menyampaikan aspirasi bersama warga di depan PT CPI, dikutip InciNewsNET, Senin (8/5/23).
Alih-alih mendapatkan pujian, aksi yang dilakukan oknum DPRD Bima duta Partai Gerindra tersebut justru mendapatkan kecaman. Hal itu dinilai sangat merugikan pihak lain. Terutama bagi ratusan buruh, supplier, CGR, pedagang, hingga para petani jagung. Semua sangat bergantung pada aktifitas penerimaan jagung perusahaan.
Hal itu diungkap langsung aktivis dari LSM Fraksi NTB, Muhammad Danial. Dirinya menduga bahwa aksi tersebut syarat kepentingan. Bahkan merugikan banyak pihak.
"Aksi yang di bangun oleh sekelompok warga Monggo bersama seorang oknum anggota DPRD Ruslan, kami menilai hanya kepentingan sekelompok warga Desa monggo saja. Aksi yang mereka bangun itu justru merugikan pihak lain. Yakni bagi ratusan buruh, supplier, CGR, pedagang, hingga para petani jagung yang ada di seluruh penjuru. Karena di sana mereka semua mencari nafkah," tegasnya.
Lanjut Danial, sebagai seorang perwakilan rakyat, mestinya harus bersikap adil. Tidak hanya memperjuangkan pihak tertentu saja. Tentu harus dilihat dan dikaji dari berbagai aspek. Bukan hanya menilai di satu sisi saja.
"Oknum DPR Ruslan, kami anggap DPR yang gagal paham. Karena tidak paham tupoksinya sebagai seorang legislatif. Padahal selama ini masyarakat Madapangga sering melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan permasalahan infrastruktur jalan. Namun tidak pernah diperhatikan. Sementara persoalan yang menyangkut kebutuhan sekelompok warga di Desanya sendiri, beliau bela habis-habisan. Itu namanya tidak adil," cetus Danial.
Sebagai seorang DPR di dapil Kecamatan Bolo dan Madapangga, harusnya selalu respon dengan persoalan yang terjadi di dapilnya. Bukan hanya tiba saat tiba akal, seperti aksi demo di PT CPI.
"Persoalan di dapil Bolo dan Madapangga sangat banyak dan lebih krusial. Tetapi mengapa DPR Ruslan tidak pernak mau menampakkan dirinya untuk sekedar memfasilitasi aspirasi yang kami sampaikan. Maka dari itu, kami mewakili seluruh element masyarakat yanga ada di Bolo dan Madapangga mengecam keras tindakan yang dilakukan oknum DPR Ruslan. Karena telah gagal menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif di Kabupaten Bima," tuturnya.
Sementara itu, salah satu karyawan Outsourcing (buruh lepas), Anhar mengungkapkan pasca demo yang digelar sekelompok warga Monggo dengan oknum DPR di CPI kemarin sangat tidak manusiawi. Karena tidak memikirkan dampak ekonomi warga di sekitar perusahaan.
"Saya sebagai buruh lepas di PT CPI sangat kecewa dengan sikap oknum DPR tersebut. Karena tidak memikirkan nasib seratus lebih buruh di perusahaan. Mestinya beliau harus pertimbangkan itu semua. Kalau mau perjuangkan nasib rakyat, mestinya nasib kami dipikirkan juga," harapnya. (Gufran)
Editor: Agus