TalkingNEWS asia- Untuk mendorong peningkatan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bima bekerjasama dengan Uni Eropa, Kementerian PAN & RB, Ombudsman atas fasilitasi YAPPIKA-ActionAid (YAA) bersama 3 (tiga) mitra, Lembaga Gemawan, Yayasan Bahtera dan Perkumpulan SOLUD membuat Kanal LAPOR SP4N (Layanan Aspirasi Pengaduan On Line Rakyat dan Sistim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan PubliK Nasional) Tingkat Kabupaten Bima.
Koordinator Perkumpulan SOLUD Anas mengatakan,"Saat ini sudah diterbitkan SK Tim pengelolaan pengaduan dan petugas administrator pengelola LAPOR SP4N, sementara dalam waktu dekat, lanjutnya akan dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kanal serta Mekanisme Pelayanan Aspirasi Dan Pengaduan Rakyat," papar Anas saat dikonfirmasi Senin (2/12)
Kanal ini akan mengintegrasikan semua aplikasi layanan pengaduan dari OPD ke LAPOR SP4N di Kemenpan RB dan Sekretariat Staf Kepresidenan, dan aplikasi Program Lapor ini akan diluncurkan 17 Desember 2018," tambah Anas.
Kelebihan kanal pengaduan, secara otomatis akan terkoneksi dengan instansi di tingkat pusat, dan disisi lain akan memudahkan masyarakat melaporkan dan mengetahui tindak lanjutnya. selain itu, akan dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan perencanaan penganggaran daerah," jelas Anas.
Pada kegiatan Workshop dan Training Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Rabu (28/11) di Hotel Mutmainah Kota Bima tersebut, Tim menyepakati rencana kerja tindak lanjut (RKTL) kegiatan yang mencakup pembahasan draf standar operasional prosedur (SOP) dan penyusunan Peraturan Bupati yang direncanakan minggu I dan II Desember 2018.
Kata Anas untuk tahun 2019, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sosialisasi pengaduan pada minggu I Januari 2019, studi banding serta Rapat Koordinasi Tim pengaduan tiap triwulan. Persiapan lainnya adalah keikutsertaan pada lomba pengaduan tingkat nasional tahun 2019.
Disamping itu, untuk meningkatkan kompetensi para pengelola dan tim penghubun, akan dilakukan penguatan kapasitas SDM dan sistem melalui konsultasi dan bimbingan teknis pada bulan Maret 2019," ujar Anas (Ag/Diskom)