 |
| Tiga perwakilan DPRD Dompu saat menemui massa aksi. |
TalkingNEWS.asia-- Menanggapi tuntutan massa yang melakukan aksi Demonstrasi terkait penolakan RUU KPK dan RUU KUHP, pada Senin (30/9/19) tadi, tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Dompu, Andi Bahktiar, selaku Ketua DPRD, H. Muhamad Amin S. Pd, Wakil Ketua dan Jamaluddin S.Sos, ketua I DPRD yang mewakili 27 anggota Dewan, mendukung sejumlah tuntutan massa aksi dalam menolak RUU RKUHP, karena dinilai tidak wajar.
"Berdasarkan kesepakatan kami ber tiga, saya atas nama pimpinan DPRD sementara, mewakili 27 anggota lainnya, yang baru saja menjalankan sumpah jabatan berdasarkan kepercayaan agama islam, kami akan menolak RUU ini sebagai bentuk perlawanan, sewalaupun kita tau, persoalan ini sedang dipending karena kegaduhan yang ada, tetapi RUU ini memang dinilai sangat tidak adil,"ungkap Andi Bakhtiar.
Penolakan RUU RKUHP yang dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Dompu Andi Bahktiar, sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi massa, melalui penandatanganan surat keputusan yang dibuat massa, yang nanti surat keputusan tersebut sebagai lampiran laporan mereka tembusan Presiden.
"Dengan mengucapkan Bismillah surat Keputusan ini saya tandatangani" ungkapnya.
Sebelumnya, ribuan massa aksi yang tergabung dalam beberapa organisasi kemahasiswaan dan buruh tani ini, melakukan aksi unjuk rasa pada beberapa titik ruas jalan yang ada di Kabupaten Dompu, dan aksi unjuk rasa yang dilakukan massa ini bertepatan dengan hari pelantikan 30 anggota DPRD Kabupaten Dompu terpilih periode 2019-2024.
Pantauan di lapangan, Aksi massa berlangsung sedari pukul 9:00 (WITA) mendapat pengaman ketat dari ratusan Kepolisian Polres Dompu yang dibantu oleh Satuan Brimob dan TNI.
Namun pasca acara pelantikan dinyatakan selesai, massa aksi memaksa melabrak barisan penangana pelantikan, pada pintu gerbang Lapangan Paruga Parenta Ngahi Rawi Pahu (Pemda) Dompu, meskipun begitu, aksi unjuk rasa tetap berjalan damai dan aman.(TN.02)