 |
| Foto: Kapolda saat mengecek peralatan. |
Mataram, TalkingNEWS-- Jelang Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, Kapolda NTB memimpin apel gelar Pasukan dan Pengecekan Perlengkapan Inventaris dalam rangka kesiapan Dit Samapta Polda NTB dalam pengamanan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 bertempat di Lapangan Gajah Mada Polda NTB, Selasa (29/09/2020).
Dalam pengecekan tersebut Kapolda NTB didampingi Dir Samapta, Karo Logistik, Kabid Propam, dan Kabid Humas mengecek seluruh kesiapan mulai dari Personel Subdit Dalmas, Unit K-9, Unit Pengurai Massa, Kendaraan Perintis hingga Alat Material Khusus persenjataan dari Direktorat Samapta.
Pada kesemptan itu, Kapolda NTB menyampaikan bahwa, Saat ini kita sedang melakukan pengecekan kesiapan Alat Material Khusus(Almatsus) serta seluruh sarana dan prasarana yang kita miliki.
Dalam pengecekan di Lapanfan Gajah Mada Polda NTB, Kapolda NTB meyakinkan bahwa kita siap untuk melaksanakan manajemen pengamanan dalam rangka Pilkada serentak Tahun 2020.
Konstelasi juga kadang naik kadang turun oleh karenanya kita harus tetap sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tetap menyiapkan prediksi yang terburuk sekalipun,"Ucapnya.
Selain itu, lanjutnya, Pengecekan ini juga bertujuan untuk melakukan pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.
Dikatakannya, titik kerawanan Pilkada serentak untuk Prov.NTB sudah kita petakan, ada beberapa yang kita sedang lakukan deteksi dan upaya intervensi dalam rangka treatment khusus agar kerawanan di beberapa daerah kita tetapkan tereduksi. Upaya yang kita lakukan ialah komunikasi intens kepada masyarakat, dan tokoh tokoh masyarakat agar semua memahami bahwa kontestasi Pilkada ini adalah pesta demokrasi sehingga jangan ada yang mencederai dengan perbuatan anarkis di luar jalur hukum.
Kapolda NTB juga mengimbau kepada semua elemen masyarakat maupun peserta kontestasi pilkada Prov.NTB serentak tahun 2020, agar sama-sama mematuhi prosedur hukum bukan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana atau bahkan melanggar protokol kesehatan. (TN.03)