GMNI: Bupati Bima Krisis Kebijakan, Minim Gagasan -->
Cari Berita

iklan 970x90 px

GMNI: Bupati Bima Krisis Kebijakan, Minim Gagasan

TalkingNewsNTB.com
24 Maret 2021

Foto: Kader GMNI saat perayaan Dies Natalis GMNI ke 67 berlangsung.


Kabupaten Bima, TalkingNEWS
-- Sederet persolan yang kian bermunculan di wilayah Kabupaten Bima NTB begitu menyorot perhatian publik. Baik di sektor pembangunan, pendidikan, sosial maupun pertanian. Sebut saja, seperti kasus dugaan korupsi bibit bawang merah, kasus GOR Bima, kasus dugaan korupsi anggaran covid-19, kasus asusila dan lainnya sebagainnya.


Tumpukan masalah tersebut pun menjadi atensi khusus dan catatan penting bagi organisasi besutan Ir. Soekarno yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), yang secara terang menggambarkan bahwa daerah Kabupaten Bima dalam keadaan kritis (stadium 4). Bahkan mereka menilai Bupati Bima gagal mengelola tata pemerintahan yang baik. Hal itu tercermin dengan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat dan terkesan politis.


"Pantauan kami selama enam tahun terakhir memimpin, kebijakan dan regulasi yang diterapkan Bupati Bima kurang terbuka dan tidak transparansi. Hal itu terbukti dengan banyaknya gerakan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa sampai detik ini dengan kasus yang berbeda beda," tutur Ketua GMNI NTB Al Mukmin, usai kegiatan Dies Natalis GMNI ke 67 di Bima, Selasa malam (23/3/21).


Menurutnya, salah satu pemicu adanya gelombang perlawanan tersebut, akibat lahirnya kebijakan yang tak berpihak terhadap wong cilik dan tidak solutif,  ditambah lagi dengan minimnya ide serta gagasan dari pemangku kekuasaan sebagai langkah strategis dalam memajukan daerah. "Kami melihat hari ini Bupati dan Wakil Bupati Bima krisis kebijkan dan minim gagasan, hanya melahirkan kebijakan yang kontra terhadap kepentingan umat. Keberadaan Bupati  dan Wakil Bupati ini diharapkan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan rakyat, namun hingga saat ini belum ada satupun persoalan yang mampu diselesaikan, khusus persoalan para petani," kritik Al Mukmin.


Harusnya, kata dia, Bupati Bima lakukan evaluasi terhadap kebijakan kebijakan sebelumnya, sehingga ada reverensi untuk perbaikan ke depannya. Terutama di lingkaran partai politik dan reformasi birokrasi, sebab dua komponen tersebut sangat mempengaruhi tata kelola pemerintahan. 


"Contoh kasus seperti persoalan petani bawang dan petani garam. Masalah ini kerap kali muncul setiap tahunnya, hingga membuat para petani meradang, terutama soal harga. Namun sampai detik ini polemik tersebut tetap berkelanjutan dan belum ada solusi cerdas dari daerah. 


"Jika dua hal itu tidak diterapkan dengan baik, maka kondisi perkembangan daerah Bima seperti terkena penyakit polio (tak bisa jalan), bahkan kemungkinan besar akan mengalami kemunduran. Bila hal ini terus berlanjut, dapat dipastikan Bima tertinggal," pungkas Al Mukmin.


Begitupun disampaikan Kepala Badan dan pengembangan Organisasi GMNI Pusat Andi Wahyudin. Ia menyebutkan bahwa daerah Bima merupakan salah satu wilayah yang tingkat kemiskinannya masih tinggi. Gambaran tersebut merupakan potret buram kepemimpinan Kepala Daerah saat ini, yang mengabaikan nasib rakyat, malah terkesan mempertahankan tahta dan kekuasaan. 


Lanjut dia, hal ini yang menyebabkan tersumbatnya suara rakyat, karena ditutupi oleh kepentingan politis yang berorentasi pada prosentasi pembagian kue. Sehingga tak heran, jika sejumlah kasus dugaan korupsi bermunculan, hingga berujung dilaporkan. 


"Kami segenap kader GMNI baik pusat maupun daerah, menyatakan sikap akan tetap mengawal kebijakan kebijakan yang tak berpihak dan sejumlah kasus dugaan korupsi di Bima yang telah dilaporkan ke aparat penegak hukum hari ini," tutupnya tegas. (Khan)