![]() |
Foto: Ketua Alumni GMNI Bima-Dompu NTB Ashar S. Yaman. |
Kabupaten Bima, TalkingNEWS -- Baru baru ini sejumlah media mainstream memberitakan bahwa KPK RI melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Probolinggo Jawa Timur (Jatim) Puput Tantriana Sari beserta suaminya yang juga anggota DPR Hasan Aminuddin dan beberapa oknum ASN lainya.
Keberhasilan KPK RI yang mampu mengungkap adanya dugaan praktek jual beli jabatan dalam rezim Bupati Probolinggo tersebut mendapat banyak apresiasi dari publik. Namun tak sedikit pula yang menyorot KPK RI lantaran OTT kasus KKN hanya terfokus di sekitar pulau Jawa. Salah satu diantaranya yakni Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bima -Dompu.
Ketua Alumni GMNI Bima Dompu Ashar S. Yaman mengatakan bahwa negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan Kota/Kabupaten. Tentunya, misi KPK RI dalam memberantas praktek KKN harus merata dan tidak tebang pilih. Jangan memberikan kesan, hanya pulau Jawa saja diurus. Sebab, masih banyak daerah lain yang kemungkinan besar kejahatannya melebihi oknum pejabat di Jawa.
"Sangat disayangkan jika cara kerja KPK hanya terfokus di pulau Jawa dan sekitarnya. Padahal sangat banyak daerah di Indonesia ini, yang mungkin praktek jual beli jabatan (KKN) sangat masiv dilakukan," kritik Ketua Alumni GMNI Bima-Dompu Ashar S. Yaman, Senin (30/8/21).
Menurut Pria Kelahiran Bima ini, bahwa Daerah luar pulau Jawa mekanisme kontrol KPK seakan lemah, Bupati, Walikota dan Gubernur berubah menjadi raja-raja kecil, bekerja tanpa kontrol, bahkan banyak kasus penempatan jabatan pejabat publik melanggar rambu dan undang-undang ASN.
Sehingga imbas dari praktek jual beli jabatan ini, memperburuk kualitas SDM birokrasi, kualitas pelayanan serta melestarikan praktek KKN.
"Artinya, KPK RI harus berperan aktif dalam penindakan para oknum Pejabat (Bermental Maling) ini demi keadilan, demi kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Guna mewujudkan clean government dan good goverment selaras dengan cita-cita reformasi 1998," jelas Raja Madu sapaan karibnya.
Kendati begitu, kata dia, persatuan alumni GMNI Bima Raya tetap mendukung penuh upaya KPK menangkap bos-bos maling di Daerah. "Kita tetap mendukung kerja KPK, namun jangan abaikan kasus kasus yang terjadi di wilayah kecil luar Jawa,".
"Bagaimana Negara bisa maju kalo praktek korupsi dibiarkan, Negara tak akan sehat jika bos-bos maling ini tidak ditindak tegas. Kita harap, jangan di Jawa saja KPK melakukan OTT, di luar Jawa juga harus dijadikan atensi terutama di Provinsi NTB, lebih lebih di tempat kelahiran saya, yakni Kabupaten Bima. Sekali-kali tengoklah rakyat di daerah daerah ini," pinta dia. (*)
Editor: Agus