Foto: Anggota SGI Bima usai diskusi berlangsung. |
Bima, TalkingNEWS -- Jelang akhir tahun 2021, Serikat Guru Indonesia (SGI) Kabupaten Bima menggelar diskusi yang bertema Refleksi Pendidikan dan Kebudayaan di NTB.
Kegiatan yang dihelat di Rumah makan Sabar Subur Kecamatan Palibelo, Kamis Sore (30/12/22) itu turut dihadiri oleh Presidium FSGI Fahmi Hatib, M.Pd, Ketua Dewan Pertimbangan SGI Bima Abdul Barry, S.Pd, anggota SGI Bima yang tergabung dari sejumlah tenaga pengajar (Guru) di Kabupaten Bima.
Diskusi tersebut juga menghadirkan dua narasumber yang kredibel. Mereka tercatat memilik rekam jejak yang bagus dalam dunia pendidikan di Bima. Diantaranya yakni Ketua SGI Bima Eka Ilham, S.Pd, M.Si yang saat ini masih aktif sebagai dosen di salah satu kampus di Bima, dan Ketua Dewan Kehormatan SGI Bima Dr. Ruslan, M.Pd yang saat ini dipercayakan Pemerintah memimpin SMAN 2 Soromandi.
Dalam pengantarnya, Presidium SGI Fahmi Hatib, M.Pd menyampaikan agenda diskusi semacam ini sangat jarang diadakan oleh para guru maupun organisasi guru di Bima. Sehingga perhelatan diskusi tersebut dipandang perlu sebagai dasar rujukan dan rekomendasi SGI terhadap pemerintah dalam hal ini Dinas Dikbudpora untuk mengelola dan memperbaiki sistem pendidikan agar lebih maju. Baik soal SDM guru maupun dukungan sarana dan prasaran yang layak.
"Mengupas tuntas soal pendidikan dan budaya di NTB sangat diperlukan sebagai bentuk evaluasi eksternal. Paling tidak hasilnya dapat direkomendasikan ke pemerintah sebagai solusi di tengah carut marutnya pendidikan saat ini, hingga mengakibatkan IPM di Bima menurun," tuturnya.
Selain itu, ia juga menyinggung soal penempatan guru dan pegawai yang tidak sesuai dengan kualitas dan pabilitasnya. Sehingga kebijakan pemangku kekuasaan pun harus pula dievaluasi, agar tidak terkesan tendensius (kebijakan politis).
"Ini juga menjadi point' penting. Soal rotasi mutasi. Salah satu contoh bagi pegawai di luar daerah Bima. Baru satu tahun mengabdi langsung di mutasi kembali ke kampung. Tentu saja ini merugikan Bima, jangan sampai Bima tertinggal secara SDM hanya karena kekurangan guru," tuturnya.
Di sisi lain, ia pun terang terangan bicara soal perlindungan guru. Banyak guru yang dilaporkan oleh wali murid. Menurutnya, pemerintah harus berinisiatif memberikan ruang cukup bagi guru. Sehingga para pencetak generasi bangsa ini mendapat Perlindungan hukum yang layak. "Point' ini juga yang menjadi salah satu misi GSI," tutupnya.
Untuk diketahui, SGI merupakan organisasi profesi yang konsen dalam peningkatan Sumber daya guru dan perlindungan hukum. SGI secara garis besar selalu memberikan kritikan tegas terhadap kebijakan pemerintah dengan tawaran gagasan dan pemikiran visoner. GSI menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak hak guru.
Sementara itu, diskusi yang berjalan cukup alot tersebut, melahirkan beberapa point' penting sebagai bahan evaluasi pemerintah. Diantaranya yakni; 1. perbaiki SDM guru, 2. Sistim birokrasi pendidikan perlu ada pembenahan secara struktur, 3. Pemerataan guru harus benar benar terealisasi dengan basis data yang relevan, 4. Rekrutmen guru dan Kepala Sekolah dilakukan secara transparan, 5. Genjot program literasi di wilayah terpencil, 6. Berikan ruang yang cukup untuk guru agar dapat perlindungan secara hukum, 7. Tingkatkan kesejahteraan guru yang merata, 8. Membuka informasi yang luas bagi publik tentang pengelolaan Sekolah Masyarakat (PKBM, LKP, SKB, Ponpes). (Khan)
Editor: Agus