![]() |
| Foto: Saat aksi blokade jalan di depan terminal Ginte berlangsung. |
Dompu, TalkingNEWS - Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) NTB melakukan aksi blokade jalan di jalan lintas Sumbawa Bima Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, pada Rabu (18/5/22) pagi.
Pantauan di lapangan, selain memblokade jalan dan memboikot akses keluar masuk pintu terminal Ginte, unjuk rasa yang menuntut Bupati Dompu dan Gubernur NTB untuk memperbaiki infrastruktur di terminal Ginte tersebut juga diwarnai aksi pembakaran ban.
Korlap aksi, Irvan dalam orasinya mendesak Gubernur NTB melalui Dinas Perhubungan Pemprov NTB agar secepatnya memperbaiki infrastruktur Terminal Ginte di Kabupaten Dompu yang kerusakan sudah hampir tujuh tahun lebih.
Irvan memaparkan alasannya memblokade jalan. Menurutnya dengan cara seperti inilah suara dari bawah bisa didengarkan oleh pemerintah dalam hal ini Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E, M,Sc. Apalagi sebagai pemimpin tertinggi, Gubernur punya kewenangan untuk mengurus masalah ini. Mengingat lima tahun lalu Terminal Ginte masuk dalam ketentuan otonomi daerah provinsi dengan status kelas tipe B.
Lalu apa kaitan terminal Ginte dengan Bupati Dompu?, Satu alasannya karena di belakang terminal ada pasar tradisional rakyat yang tentunya adalah kewenangan daerah.
"Jadi cukup beralasan bagi kami, untuk mendesak Bupati Dompu segera memodifikasi pasar tradisional rakyat, karena di mana sisi buruk dari pengelolaan pasar tradisional rakyat ini, tidak nyamannya bagi seluruh pengunjung terminal Ginte. Sebab di pintu masuk terminal dihadapkan dengan bau tidak sedap yang dirasakan oleh pengunjung terminal," papar Irvan.
Persoalan lain, lanjutnya, uang hasil dari pungutan retribusi setiap hari alur penggunaaanya bagaimana. Sebab, hingga saat ini pihak Dinas Perhubungan Provinsi NTB tidak kunjung perhatikan kondisi infrastruktur terminal Ginte.
Hal yang sama juga dilakukan Pemda Dompu menarik retribusi. Sementara kondisi pasar tak ditata dengan benar. Baik sarana dan prasarananya maupun tingkat kebersihannya.
"Pemerintah provinsi dan daerah kabupaten ini, jangan tutup mata dengan persoalan ini, retribusi diambil, sementara seluruh sarana dan prasarana tidak pernah diperbaiki," tegasnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Gubernur NTB dan Bupati Dompu segera memanggil Kepala Dinas Perhubungan provinsi NTB untuk segera memperbaiki infrastruktur areal terminal Ginte, mengingat retribusi setiap hari tetap ditarik.
Jika persoalan tersebut tidak segera diindahkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, maka dirinya mengancam akan memboikot jalan selama tujuh hari.
"Kota sudah masukan surat aksi selama tujuh hari. Jika tidak segera diindahkan, maka selama tujuh hari juga arus lalulintas akan lumpuh total," ancamnya. (Arif)
Editor: Agus


