 |
| Foto: Sekda Dompu Gatot Gunawan PP, SKM, MM.Kes. |
Dompu, TalkingNEWSntb.com -- Pemerintah Kabupaten Dompu akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi terkait adanya pernyataan Aliansi Serikat Tani (ASET) Dompu yang menuding Eksekutif dan legislatif yang hanya mengumbar janji tanpa ditepati. (Baca Juga): Bupati dan Pimpinan DPRD Dompu Berlomba Ingkar Janji.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, ASET Dompu menagih realisasi hasil yang telah disepakati dan ditandatangi bersama antara Eksekutif dan Legislatif pada 9 Juni 2022 lalu, terkait masalah petani. Terutama soal stabilitas harga.
Bupati melalui Sekda Dompu Gatot Gunawan PP, SKM, MM.Kes, Sabtu (2/7/22) menuturkan bahwa pemerintah tidak pernah ingkar janji. Persolan petani adalah tanggungjawab dan harus menjadi skala prioritas. Saat ini, Dinas terkait dan Tim yang dibentuk sedang bekerja keras dan berjuang terkait masalah yang dihadapi petani sekarang.
Sekda tak memungkiri, bahwa memang masih ada tuntutan masyarakat yang belum bisa terjawab secara langsung. Karena banyak hal eksternal yang juga harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Namun ada banyak persoalan masyarakat yang sudah diselesaikan. Seperti MoU Pemkab Dompu dengan Pemkab Loteng untuk pengawasan, tera ulang alat timbangan. Masa berlaku tera yang ada sampai dengan November 2022.
Selain itu, lanjut Sekda, SK Tim pengawasan dangan perkuat fungsi dan tugas tim KP3 yang beranggotakan dari Polres dan Kejari. Juga ada yang on proses seperti Raperda perlindungan dan pemberdayaan petani, saat ini sedang diterbitkan SK Timnya dan naskah akademiknya.
"Untuk diketahui, sesuai prosedur, pembahasan Raperda di DPRD soal harga dan serapan jagung, sudah ada dukungan dari pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan seringnya kunjungan oleh pemerintah pusat, pimpinan bulog, Kabanas, dibangunnya CDC dan dukungan dari pemerintah provinsi," tambahnya.
Sekda juga menjelaskan, dari hasil meeting online (Via Phone) dengan Kepala Pusat Distribusi dan Akses Pangan-Badan Pangan Nasional RI Prof. Dr. Ir. Risfaheri, M.Si ada beberapa point' yang dihasilkan untuk masalah petani Dompu dengan melibatkan Bulog.
a). Upaya yang telah dilakukan Bulog yakni, penyerapan jagung petani di Pulau Sumbawa dengan harga Rp. 4.400/Kg kadar air 50% di atas HPP (Harga Pembelian Pemerintah) sebesar Rp 3.150 untuk Kadar Air 15% (Permendag Nomor 58 tahun 2018). Target Serapan 3.000 Ton, telah dilakukan serapan 1.000 Ton.
b). Tengah membangun Pabrik Corn Drying Center (CDC) atau pusat pengeringan jagung di Desa Nusa jaya Kecamatan Manggelewa, direncanakan beroperasi September 2022, dengan kapasitas total 14.000 ton.
Hanya saja, lanjut Sekda, Bulog masih menggunakan pinjaman Bank komersial dalam operasionalnya, sehingga tingginya suku bunga menjadi beban tersendiri untuk mempertinggi serapan Jagung dan bahan pangan lainnya.
Namun sebagai alternatif, ada potensi Peternak di Solo-Jateng yang membutuhkan Jagung 40.000 Ton/bulan dengan pembelian Rp 5.100 sampai ditempat. Dengan biaya pengangkutan sekitar Rp. 700,-. Sehingga ada biaya pengambilan di pengepul Rp. 4.400,-(5.100-700 = 4.400).
"Tantangan didalamnya kepercayaan antar Peternak dengan Pengepul. Karen pengepul suka mengubah harga secara sepihak, Sehingga, dibutuhkan perantara yang dapat menjadi jembatan yang dapat dipercaya Bulog, dan BUMD," papar Sekda.
Sekda kembali menjelaskan, Badan Pangan Nasional sebagai representasi pemerintah dalam pengendalian harga pangan memastikan hadir dalam kendala di lapangan, antara lain:
a). Subsidi Pembelian ke Petani/Pengepul Dengan peluang memberikan subsidi biaya angkut dari Lokasi Jagung ke Gudang, termasuk dari Lokasi Pegunungan yang sulit ke Lokasi Pengangkutan.
b). Subsidi Penjualan ke Peternak: untuk 50.000 Ton untuk penjualan ke peternak sehingga harga bisa Rp. 4.500/Kg.
c). Menjembatani/memfasilitasi buyer baik Bulog, peternak besar, maupun pengusaha di pasar Kramat Jati Jakarta untuk langsung berhubungan dengan petani/pengepul tidak melalui perantara, untuk memotong rantau Distribusi sehingga harga bisa lebih stabil.
Untuk peluang ekspor, memungkinkan di Philipina, namun berdasarkan Peraturan Perundang undangan harus memperhatikan kecukupan pangan dalam negeri. Di satu sisi, Gudang pembelian jagung di Pulau Sumbawa saat ini penuh, dan terjadi antrean panjang, baik digudang maupun pelabuhan.
Seperti yang diketahui, bahwa harga akan stabil dan tinggi di Oktober, November, Desember tiap tahunnya. Namun, petani tidak mungkin bisa menyimpan hasil panennya hingga Oktober, karena kebutuhan keuangan, tidak adanya gudang yang standart yang justru akan menyebabkan kadar air jagung naik kembali. Dan altoksin jika dipaksakan menyimpan di luar Silo.
Sedangkan jika panen raya, kata Sekda, harganya pasti rendah jika diserahkan ke murni mekanisme pasar. Karena itu, Bulog harus didorong untuk melakukan pembelian, hal itu sesuai dengan amanah Perpres 48 Tahun 2015 dimana komoditas pertanian yang harus dijaga harganya adalah Jagung, Beras, Kedelai.
Selain Bulog, BUMD harus mulai didorong melebarkan bisnisnya ke bidang agrobisnis untuk turut menjaga kestabilan harga.
Selain itu, Rencana Tindak Lanjut (RTL)Kendala terbesar saat ini intervensi pemerintah untuk Subsidi dan menghubungkan dengan penjual adalah data faktual potensi nagung di tingkat Petani/Pengepul, lengkap dengan Kadar Air (KA), Lokasi, serta harga riil lapangan di tempat tersebut.
Karena itu Tim stabilisasi harga pangan Pulau Sumbawa membuat Google Form Pendataan sederhana untuk selanjutnya bisa di publish lewat medsos/Media, dan perangkat Pemerintah (surat resmi) untuk diteruskan sampai pada tingkat Kepala Desa/RT/RW.
"Kami kembali berharap masyarakat bisa bersabar, karena kami tengah bekerja, berjuang untuk masalah petani. Semua butuh waktu dan proses untuk membuahkan hasil yang kita inginkan bersama," pinta Sekda. (Arif)
Editor: Agus