 |
| Foto: Para Nakes yang tergabung dari berbagai wilayah saat menyampaikan aspirasinya di depan halaman Pemkab Bima. |
Bima, TalkingNEWSntb.com -- Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) Sukarela atau Non-ASN melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, Kamis pagi (6/10/22).
Aksi tersebut merujuk terkait polemik pendataan prekrutan calon Nakes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pasalnya, salah satu syarat yang harus dipenuhi yakni minimal sudah mendapatkan SK TPU atau PTT agar bisa melampirkan slip gaji.
Masalahnya, masih banyak sejumlah Nakes sukarela/Non ASN yang mengabdi puluhan belum mendapatkan SK yang dimaksud.
Hal itu seakan menjadi buah simalakama bagi Nakes sukarela.
Sementara dibanding Nakes yang baru beberapa tahun mengabdi, tetiba sudah mendapatkan SK TPU/PTT. Sehingga dengan mulus terdata sebagai peserta calon P3K untuk mengikuti tes. Hal itu, justru memunculkan spekulasi negatif dari massa aksi, adanya dugaan transaksi jual beli SK.
"Nakes yang beberapa bulan/tahun mengabdi sudah mendapatkan SK. Sementara yang puluhan tahun belum sama sekali. Ini kuat dugaan ada jual beli SK oleh oknum jajaran Pemkab Bima," tuding Korlap Aksi M. Dzulfadly.
Selain itu, massa aksi juga menuntut Pemkab Bima agar diterbitkan SK Dinas sehingga para Nakes Sukarela bisa mendapat gaji yang layak.
Masalah lain, Para Nakes Sukarela yang tegabung dari berbagai wilayah Kecamatan tersebut juga meminta transparansi seluruh data Nakes di Kabupaten Bima. Untuk menghindari praktek manipulasi data.
Merespon aksi tersebut, Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer mengatakan bahwa pemerintah daerah, sampai hari ini tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan para Nakes.
Tentunya, kaitan dengan perekrutan P3K, Pemkab Bima masih melakukan pendataan secara menyeluruh untuk pemerataan sampai akhir Oktober. Terutama bagi para Nakes Sukarela yang bekerja siang malam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
"Pihak Puskesmas dan Dikes tengah melakukan pendataan untuk penerbitan SK, sampai akhir Oktober ini. Urusan bisa atau tidaknya terverikasi Pusat, itu belakangan," kata Wabup.
Tak hanya itu, Kata Wabup, dalam upaya melakukan perbaikan, Bupati pun telah menyurati BKN Pusat agar para Nakes bisa direkrut dalam program P3K. Namun perihal gaji, pihaknya akan membicarakannya terlebih dahulu dengan Dinas terkait bersamamu anggota Legislatif.
Soal adanya dugaan transaksi jual beli SK, Wabup menegaskan, pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi terhadap oknum yang terbukti melakukannya. "Kalau ada buktinya, laporkan ke Saya biar diberi sanksi berat. Bila perlu laporkan ke Polisi agar ada efek jera," tegas Wabup.
Usai memberikan tanggapan atas tuntutan tersebut, Wabup kemudian meninggalkan lokasi aksi. Sementara para pendemo yang tidak puas atas jawaban Wabup, masih tetap berorasi. Bahkan mengancam akan melakukan aksi berjilid-jilid jika belum ada kepastian yang dilakukan Pemkab Bima atas tuntutan mereka.
Hingga berita dirilis, aksi berakhir sekira pukul 14:00 Wita. Pendemo kemudian membubarkan diri secara aman dan tertib. (Khan)
Editor: Agus