.jpeg) |
| Ilustrasi. |
Bima, TalkingNEWSntb.com -- Sumarni Rifa'id (42) penerima Program Keluarga Harapan (PKH) warga RT13 Dusun Mekarsari Desa Tambe Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ini hanya bisa gigit jari. Masalahnya, selama lima tahun terakhir, ia tidak menerima bantuan program dari Kemensos RI itu.
Kasus ini terbongkar ketika pihak BRI cabang Bolo bersama pendamping PKH Desa Tambe, Dipati SPd beberapa waktu lalu, turun survei untuk memastikan keadaan yang bersangkutan. Mengingat, tahun 2023 ini tidak ada transaksi (penarikan). Sedangkan tahun-tahun sebelumnya terpantau lancar.
Belakangan diketahui, ternyata lima tahun terakhir (2018, 2019, 2020, 2021, 2022) diterima oleh orang lain. Buku rekening BRI berserta kartu ATM PKH itu ternyata salah disalurkan. Harusnya diterima oleh Sumarni Rifa'id, malah diserahkan pada Sumarni Abakar dengan alamat yang sama.
Anehnya lagi, meski Sumarni Abakar telah meninggal dunia pada 2021 lalu. Namun transaksi (penarikan) aktif dilakukan. Mirisnya, kejanggalan itu malahlolos dari pengawasan pendamping PKH setempat.
Pendamping PKH Desa Tambe Dipati pun tak menampik terkait munculnya persoalan tersebut. Hanya saja ia mengaku baru di tugaskan menjadi pendamping di Desa Tambe tahun 2023 ini.
"Saat kita turun, Sumarni mengaku tak pernah terima bantuan PKH maupun BPNT. Kemudian kita minta KTP dan mengecek namanya, bersangkutan pun kaget ternyata namanya terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT. Namun tak pernah terima bantuan sosial tersebut," terang Dipati.
Akibat persoalan itu, pihaknya langsung mengarahkan Sumarni untuk membuat ulang rekening, dengan keterangan kehilangan.
"Setelah dicetak buku baru dengan rekening yang sama total uang yang masuk sebanyak Rp 23 juta lebih. Yakni terhitung sejak 2018, 2019,2020,2021,2022. Jumlah uang tersebut sudah ditarik semuanya. Sementara untuk tahun 2023 sekitar ratusan ribu masih utuh karena tidak melakukan transaksi," ungkapnya.
Sementara itu, Sumarni Rifaid berharap bantuannya tersebut bisa kembali. Sebab itu merupakan bantuan dari Kemensos RI untuk dirinya.
"Kenapa bantuan untuk saya, bisa diterima oleh orang lain. Kalaupun ada kesamaan nama, ada NIK untuk memastikan siapa yang berhak menerima bantuan tersebut," ujarnya.
Ia mengungkapkan persoalan ini diduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan pihak-pihak terkait. Baik itu pendamping PKH dan pihak BRI, sehingga bantuan ini tidak tepat sasaran.
"Kalau ini tidak diselesaikan secepatnya. Kami akan aksi besar-besaran, bahkan memblokade jalan negara agar hak kami bisa kembali," tegas Rifaid suami dari Sumarni. (red)