Dompu, TalkingNEWSntb.com - Paripurna DPRD Kabupaten Dompu dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan banggar terhadap KUA/PPAS dan penandatanganan nota kesepakatan bersama RAPBD Kabupaten Dompu tahun anggaran 2024 berlangsung di ruang sidang DPRD, Rabu (08/11/23).
Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan, ST. MT dalam Berbagainya mengatakan penyusunan KUA/PPAS akan menentukan skala utama pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan dalam menyusun plafon anggaran sementara untuk kegiatan program.
Wabup Dompu H. Syahrul Parsan, ST. MT (Dok.Prokopim) Tahapan demi tahapan yang telah dilalui tentunya tidak mudah, karena dalam setiap proses pembahasan RAPBD membutuhkan perhatian dan tanggung jawab bersama dari segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Dompu, lebih khusus kepada anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam KUA/PPAS RAPBD tahun anggaran 2024.
Atas upaya nyata dan kerja kerasnya, yang telah dilakukan menunjukkan adanya kesungguhan, kebersamaan, kerja sama dan sinergisitas yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD, khususnya badan anggaran legislatif dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk dapat selalu harmonis dan saling melengkapi satu sama lain.
Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya, kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya badan anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Dompu atas pembahasan terhadap KUA/PPAS RAPBD tahun anggaran 2024.
Wabup menambahkan adapun hal-hal yang menjadi catatan, saran dan masukan yang disampaikan oleh Dewan yang terhormat, terkait KUA-PPAS APBD anggaran tahun 2024 kiranya bisa segera ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berharap pada kesempatan yang berbahagia ini, pimpinan dan anggota DPRD dapat melanjutkan proses pembahasan selanjutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama” ujar Wabup sambil menutup Serangkaiannya.
Selain wabup ikut hadir pada sidang paripurna Ketua dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Pimpinan OPD, Pejabat Struktural dan Fungsional serta insan pers baik cetak maupun elektronik . (Arif)