 |
| Foto: Ketua DPC PDI Perjuangan Nurdin Amin, SH bersama jajaran dan sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Bima, saat jumpa pers di kantor PDI Perjuangan Bima. |
Bima, TalkingNEWSntb.com -- Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bima NTB, Nurdin Amin, SH angkat bicara menyoal pernyataan anggota DPRD Kabupaten Bima Rafidin dan Jasmin beberapa waktu lalu.
Seperti yang diberitakan beberapa media, Rafidin fraksi PAN menyebutkan ada empat fraksi salah satunya PDI Perjuangan yang tidak hadir dalam agenda rapat Pansus pembentukan hak angket pada 5 Juni 2024, terkait PPPK Kabupaten Bima.
Dalam pernyataannya, Rafidin menuding bahwa ketidak hadiran fraksi itu karena diduga telah menerima suap untuk sengaja absen dari rapat. Statemen tersebut pun kemudian dikomentari dan diteruskan oleh Jasmin Fraksi PPP, yang seolah-olah menganggap itu sebuah kebenaran.
Kaitan hal itu, DPC PDI Perjuangan bersama sejumlah anggota fraksi di DPRD Kabupaten Bima, langsung menggelar jumpa Pers di kantor PDI Perjuangan, Selasa (10/6/25).
Dalam penyampaiannya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bima Nurdin Amin, SH menyayangkan pernyataan sesat kedua politisi dari partai berlambang matahari dan ka'bah itu. Sebab menurutnya, tudingan serius itu tidak mendasar dan cenderung tendensius terhadap PDI Perjuangan.
"Tuduhan ini sangat serius, bahkan tidak mendasar. Harusnya sebagai politisi bicara yang faktual tidak berasaskan praduga," tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bima ini.
Om Digon sebutan akrabnya ini juga menjelaskan alasan ketidak hadiran fraksi PDI Perjuangan saat agenda Pansus. Ia mengatakan bahwa sejak awal bulan Juni, DPC telah menerima surat perintah dari pengurus pusat untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam memperingati hari Pancasila. Diantaranya yakni, kegiatan upacara, diskusi kebangsaan, gotong-royong, bhakti sosial, acara keagamaan dan kepemudaan.
"Kegiatan yang kita selenggarakan ini full bulan Juni dan rutin kita laksanakan setiap tahunnya. Makanya, ketidak hadiran kita dalam Pansus itu punya alasan jelas," terang politisi senior di Kabupaten Bima ini.
Oleh karena itu, Om Digon kembali menegaskan kepada Rafidin dan Jasmin agar sebagai politisi tidak asal bicara hanya berdasarkan asumsi liar, sepatutnya ke depankan etika serta profesionalisme kerja.
"Kita sama di DPR, sebagai wakil rakyat tidak hanya sebatas menyaring aspirasi, tetapi secara moral kita juga punya tanggungjawab untuk mencerdaskan publik. Dengan narasi liar yang dibangun seperti ini yang justru menyesatkan publik," ucap Om Digon.
"Secara etis saya tetap profesional terhadap kondisi ini, tetapi secara kepartaian, saya berencana ingin proses hukum atas persoalan ini," pungkasnya.
Hal serupa juga disampaikan Firdaus. Anggota DPRD Kabupaten Bima Fraksi PDI Perjuangan ini berpesan kepada Rafidin dan Jasmin, bahwa sebagai politisi jangan asal melontarkan pernyataan. Sebab apapun yang disampaikan ke publik, harus mampu dipertanggungjawabkan. Apalagi ini menyangkut dapur partai lain.
"Persoalan perbedaan politik itu bagian dari dinamika dan biasa terjadi. Lalu jangan kemudian karena ada perbedaan, lantas main seruduk sana-sini, sebagai politisi ini tidak etis,"tutur anggota dewan dua periode ini. (Red)