.jpeg)
Bima, TalkingNEWSntb.com-Tim BPK Perwakilan NTB menemukan kekurangan volume atas 29 paket pekerjaan pada belanja modal tahun anggaran 2024 di empat SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima.
Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak kerja, dokumen pendukung pelaksanaan pekerjaan, dan pemeriksaan fisik menunjukan terdapat kekurangan volume atas 29 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada empat SKPD dengan total kelebihan bayar senilai Rp 802.061.000 juta.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK merincikan jumlah temuan, rekanan pelaksana hingga item pekerjaan yang antara lain pada pembangunan ruang rawat inap lanjutan di RSUD Bima terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 69.845.000 juta.
Selain di RSUD Bima, BPK juga menemukan kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan taman masjid agung Bima senilai Rp 192.636.000 juta, pembangunan Kantor DPMPTSP terdapat kekurangan volume senilai Rp 96.024.000 juta, penataan GOR Panda terdapat kekurangan volume senilai Rp 45.561.000 juta.
Proyek pembangunan sarana olahraga joging track juga terdapat kekurangan volume senilai Rp 13.471.000 juta, pembangunan gedung TIC dan Papan Pusat Wisata terdapat kekurangan volume senilai Rp 13.722.000 juta.
Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkali, peningkatan/rekonstruksi) Talabiu-Dore terdapat kekurangan volume senilai Rp 82.919.000 juta, penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Rato-Mangge terdapat kekurangan volume senilai Rp 67.097.000 juta.
Pada peningkatan jalan Nangaraba-Batas Kota terdapat kekurangan volume senilai Rp 40.728.000 juta, peningkatan DI Ompu Sao terdapat kekurangan volume senilai Rp 23.409.000 juta dan pembangunan Embung Parangina terdapat kekurangan volume senilai Rp 42.219.000 juta.
BPK menyampaikan, kekurangan volume pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp 520.341.000 juta terdapat pada beberapa item pekerjaan seperti, pekerjaan tanah, pasangan batu, beton, lantai dan dinding, kayu, pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan sebagainya.
Kekurangan volume pekerjaan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp 281.720.000 juta terdapat pada beberapa item pekerjaan antara lain pada Divisi 6 perkerasan aspal dan Divisi 7 struktur.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Setda Bima, Suryadin yang berusaha dikonfirmasi atas temuan BPK Perwakilan NTB tersebut belum diperoleh tanggapan.
Direktur RSUD Bima H. Ihsan yang dikonfirmasi membenarkan adanya temuan dari tim BPK Perwakilan NTB atas proyek pembangunan ruang rawat inap lanjutan.
"Semua sudah dibereskan. Supaya semua bisa dipercaya, temuan tersebut sudah ditindaklanjuti," kata Ihsan. (Red)