 |
| Foto: Massa aksi saat berorasi di depan kantor Desa Bara. |
Dompu, TalkingNEWSntb.com -- Front Masyarakat Peduli Desa (FMPD) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Desa Bara kecamatan Woja Kabupaten Dompu-NTB Kamis (1/9/22).
Mereka mendesak Ketua dan pengurus Bumdes Bara agar transparan soal pengelolaan anggaran yang dikucurkan Pemerintah desa setempat senilai Rp160. Dan meminta pertanggungjawaban secara administrasi terhadap pengurus mulai dari 2016-2019 dan 2020-2022.
"Kami ingin ketua Bumdes terbuka terhadap warga terkait anggran Rp. 160 juta yang dikelola selama ini dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Dan hari ini siapkan seluruh data dari 2016 sampai 2022," tegas Sukirman selaku Korlap Aksi.
Begitupun disampaikan Masrun. Dalam orasinya ia menekan pengurus Bumdes agar menjelaskan penggunaan anggaran dan warga mana saja yang menerima asas manfaat dari program Bumdes.
"Kami hadir hari ini menginginkan keterbukaan dari Pemerintah Desa Bara terkait anggaran dana desa yang dikelola oleh Bumdes selama ini," ujarnya.
"Jika aksi kita hari ini tidak direspon, maka kami akan aksi berjilid-jilid sampai tuntutan kami terpenuhi. Bahkan kami akan melaporkan Bumdes Bara ke Inspektorat," ancamnya.
Sementara itu, Bagas salah satu pemuda desa setpat juga turut berkomentar tentang pengelolaan dana Bumdes yang dinilai tidak produktif.
Sehingga pihaknya minta agar Ketua Bumdes yang baru agar tidak fokus pada salah satu usaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dan lain sebagainya.
"Kegagalan pengurus lama, harus menjadi bahan evaluasi untuk pengurus baru," sarannya.
Terpisah, Ketua Bumdes Bara Juliadin mengatakan pelaksanaan Bumdes yang baru ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti usaha sembako, gas LPG, pengadaan foto copy, buku cetak undangan dan lainnya.
Kaitan usaha simpan pinjam, dirinya beralasan memang sengaja dibatasi. Hal itu berkaca pada Pengurus lama yang juga menjalankan usaha yang sama, namun gagal, Karen perputaran uangnya macet.
Sedangkan soal anggaran, dar Rp160 kita terebut, 84 juta macet karena usaha simpan pinjam. "Jika warga minta transparansi, kami siap menjelaskannya. Namun perlu diketahui, bahwa Bumdes yang baru ini, kepengurusannya belum genap satu tahun," pungkasnya. (Arif)
Editor: Agus