 |
| Foto: Ketua Komisi I DPRD Dompu Ir Muttakun saat bertandang di Sekretariat MIO Dompu. |
Dompu, TalkingNEWSntb.com -- Ketua Komisi 1 DPRD kabupaten Dompu Itu. Ir. Mutakun mengunjungi perkumpulan Media independen online (Mio) Indonesia kabupaten Dompu Rabu (4/10/23).
Ir. Mutakun mempertanyakan sikap Gubernur NTB diam diri melihat kondisi dan keadaan hutan di kabupaten Dompu saat ini dalam masa KLB atau sekarat, harus dikatakan kejadian yang luar biasa berkenaan dengan ilegal logging dan perambahan hutan.
Menurut mutakun, Kerusakan kawasan hutan di kabupaten Dompu ada sekitar 100 ribu Ha Dompu sudah pada titik nadir yang sakral.
Lanjutnya kerusakan hutan di Dompu lamban disikapi. Karena ada dugaan banyak orang yang bersandar atas kewenangan ini. Yang seharusnya di ambil tindakan tegas, mereka tidak berani sehingga terjadinya pembiaran.
Karena itu, untuk menjadi pembagian pencegahan dan penyelamatan hutan Ia meminta pada gubernur NTB dalam hal ini dinas LHK provinsi NTB agar segera mencopot seluruh BPKPH yang berada di kabupaten Dompu sampai tingkat resor untuk dirolling dengan kepala BPKPH yang baru.
Mengapa perlu diganti BPKPH di kabupaten Dompu sampai resort untuk menghilangkan kewaspadaan dan kecurigaan masyarakat selama ini dengan adanya orang baru untuk memutus mata rantai yang sebenarnya.
Padahal ada Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Perusakan Hutan (P4H) yang dibentuk. terdiri dari TNI polri dan kejaksaan tidak jalan hanya diatas kertas saja.
Kata mutakun, gubernur NTB untuk tidak takut, karena gubernur NTB bukan jabatan politik namun jabatan karir untuk mengambil sikap tindakan tegas.
Gubernur juga segera memanfaatkan Tim percepatan pencegahan pemberantasan perampasan kerusakan hutan (P4H) Dengan adanya surat itu tim (P4H) bukan hanya di atas kertas saja namun perlu di implementasikan dan dilaksanakan operasi dilapangan.
Untuk dorongan melaksanakan operasi tim p4H tidak akan bekerja sendiri namun ada dukungan dari pemerintah daerah, DPRD bersama masyarakat siap membekap pelaksanaan operasi itu.
Mutakun berharap kepada Gubernur NTB supaya dapat menetap hal ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), mengingat ilegal logging ini sudah sangat masif, dan bisa menjadi penyakit untuk menentukan hidup orang banyak kedepannya.
Ir. Mutakun mrngapapresiasi setinggi tingginya pada perhimpunan Mio Indonesia kabupaten Dompu yang telah mengambil bagian dalam mengawal proses ilegal logging dan perambahan hutan bahkan aktifitas kerusakan hutan.
Ir. Mutakun juga mengecam sikap premanisme dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum yang menghalangi tugas jurnalistik pada salah satu wartawan yang betul menyuarakan ilegal logging di kabupaten Dompu.
Dengan adanya kasus ini ketua komisi 1 DPRD siap mengawal dan berharap pada perhimpunan Mio Indonesia kabupaten Dompu jangan pernah takut lanjutkan tulisannya dalam menyuarakan ilegal logging dan perambahan hutan demi generasi. (Arif)