 |
| Foto: Massa aksi saat melakukan demonstran di depan kantor Kecamatan Madapangga. |
Aksi yang dimulai sekira pukul 9:00 (Wita) itu, menuntut Pemerintah kecamatan dan Kabupaten untuk memperhatikan kedua desa yang dimaksud, terkait usulan program pembangunan APBD murni 2020 yang tidak terakomodir.
"Ratusan program yang masuk di Kecamatan Madapangga dengan anggaran yang sangat fantastik, namun tak satupun dari program itu yang masuk di duan desa ini," tegas Kasmubin Selaku Korlap Aksi.
Bayangkan saja, kata dia, pagu anggaran yang telah diketuk oleh Pemda saat ini senilai Rp. 11,4 miliar untuk 101 program yang akan tersebar di seluruh desa se Kecamatan Madapangga, namun parahnya hanya Desa Woro dan Mpuri yang tidak diakomodir.
Menurutnya, sikap tebang pilih yang dilakukan oleh Pemda dan Pemerintah Kecamatan saat ini, seakan tidak menganggap keberadaan kedua Desa tersebut di Kecamatan setempat.
"Sikap ini seolah menganggap kita semua yang di dua Desa saat ini, bukanlah bagian dari Desa dan Masyarakat yang ada dalam wilayah NKRI lebih khusus kabupaten Bima,"sorotnya.
Kasmubin tegaskan, ketika Pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Daerah tidak mengindahkan tututan Pemuda dan Mahasiswa kedua Desa itu. Maka, Masyarakat di Desa itu akan melakukan Demontrasi yang besar lagi dan keluar di Wilayah Kabupaten Bima.
"Apabila tuntutan kami ini tidak terpenuhi maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi sekaligus menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah kabupaten Bima dengan menyatakan keluar dari wilayah kabupaten Bima,"tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Camat Madapangga dan DPRD Fraksi Golkar langsung membuat pernyataan, bahwa pihaknya akan segera menganggarkan untuk kedua desa tersebut pada APBD perubahan kedepan.
Mendapat jawaban tersebut, massa aksi langsung membubarkan diri secara aman dan kondusif. (TN.01)