 |
| Foto: (Kiri) sejumlah Nakes Non-ASN demo di kantor Pemda Dompu, Selasa kemarin. (Kanan) surat pemberitahuan mogok kerja seluruh Nakes Non-ASN. |
Dompu, TalkingNEWSntb.com -- Sejumlah Tenaga Kesehatan (Nakes) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorarium (FKHN) Non-ASN secara serentak menyatakan sikap untuk mogok kerja. Terhitung mulai 11 November 2022 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. (Baca Juga): Pemda Dompu Didemo Lagi, Nakes Non-ASN Minta Nasibnya Diperhatikan.
Aksi tersebut dilakukan, menyusul adanya pernyataan Wakil Bupati Dompu Syahrul Parsan yang dinilai berlebihan, saat FKHN unjuk rasa di halaman kantor Pemda Dompu pada Selasa kemarin. Dengan menyebutkan bahwa Nakes Non-ASN tidak dibutuhkan.
Faktor lain, tuntutan yang diajukan FKHN saat demo itu, juga tidak ada kepastian. Salah satunya yakni permintaan untuk membuka formasi perekrutan Nakes P3K di tahun 2022 ini.
"Aksi ini sebagai reaksi kami terhadap Pemda hari ini. Terutama pernyataan Wakil Bupati yang tidak membutuhkan Nakes Non ASN. Itu membuat kami kecewa. Ditambah lagi tidak ada perekrutan P3K," ungkap Ketua FKHN Eki Irawan saat dihubungi via WA, Kamis (10/11/22).
Eki menyebutkan, berdasarkan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK), jumlah Nakes Non-ASN di Dompu tercatat hingga saat ini kurang lebih 1000 orang. Yang tersebar di sepuluh Puskesmas dan RSUD Dompu. Tentu dengan adanya ucapan Wakil Bupati itu, sejumlah yang terdata tersebut akan menarik diri.
"Kami semua (Nakes Non-ASN) sudah komit atas aksi ini. Tapi, jika Pemda berharap kami untuk kembali bekerja, maka permintaan kita harus dipenuhi. Salah satunya membuka Formasi P3K sedikitnya untuk 500 orang," tegasnya.
 |
| Foto: Ketua Pemuda NWDI Dompu Feri Fajrin, S.Pd. |
Aksi mogok kerja dari FKHN tersebut mendapat beragam komentar. Salah satunya datang dari Ketua Pemuda NWDI Dompu Feri Fajrin, S.Pd.
Menurutnya, tindakan itu sangatlah lumrah terjadi, karena ini menyoal hak dan nasib ke depan. Hanya saja yang menjadi masalahnya adalah respon Pemerintah Daerah terlalu berlebihan, dengan mengeluarkan pernyataan yang cukup menyayat hati Nakes Non-ASN di Dompu.
"Ini juga menjadi masalah. Sejauh mana Pemda mampu bertahan dengan kondisi tanpa kehadiran para Nakes Non-ASN. Maka dapat dipastikan pelayanan akan terhambat karena kurangnya tenaga medis," ujar Ketua Pemuda NWDI Dompu.
Lanjut Feri, imbas dari semua persoalan ini tentu saja adalah masyarakat. Jangan sampai rakyat menjadi korbankan, hanya karena pengambilan kebijakan yang kurang tepat. Maka dari itu, dipandang perlu agar Pemda Dompu menurunkan ego serta hadir memberikan solusi terbaik demi kebaikan bersama. Agar Dompu yang Mashur seperti yang canangkan awal dapat terwujud.
"Lepas dari persoalan alasan anggaran dan lain sebagainya. Sisi lain soal kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga perlu diperhatikan. Saya pikir Pemda harus bijak menyikapi masalah ini, dengan mencarikan solusi terbaik bagi teman teman Nakes Non-ASN," terang Feri.
Selain itu, sambungnya, Wakil Bupati juga harus berbesar hati untuk menarik kembali pernyataannya terhadap para Nakes yang demo kemarin. Sebagai pejabat publik yang notabene sebagai orang nomor dua di Kabupaten Dompu, tentu tidak sepatutnya melontarkan narasi yang menyinggung perasaan.
"Kami harap Wakil Bupati bisa menarik kembali ucapan dan menyampaikan kata maaf terhadap para Nakes Non-ASN. Agar suasananya bisa adem seperti sedia kala. Kita juga tak ingin persoalan ini berlarut-larut, hingga mengorbankan kepentingan rakyat," pinta Feri. (Arif/Khan)
Editor: Agus