 |
| Foto: Saat demonstrasi honorer di depan kantor DPRD Dompu. |
Dompu, TalkingNEWSntb.com -- Sejumlah Forum Honorer Kabupaten Dompu, Kamis, (28/12/23) kembali menggedor kantor DPRD Dompu mendesak pemerintah daerah agar
memperjuangkan dan memprioritaskan nasib honorer lulusan D3, D2, SMA dan SMP yang puluhan tahun mengabdi. (Baca Juga): Soal Honorer Minta Diprioritaskan, Wabup Dompu Ngaku tidak Tau.
Koordinator aksi, Imran dalam orasinya mempertanyakan kinerja Kepala BKD dan kebijakan Sekda Dompu dalam perekrutan P3K tahun 2023. Sebab, berdasarkan pengamatannya, honorer yang baru mengabdi setahun bisa direkrut, bahkan telah lolos P3K bermodal ijazah S1. Sementara honorer tingkat D3, D2, SMA, SMP, SD yang puluhan tahun mengabdi untuk daerah seakan disisihkan.
"Kami menilai Pemda khususnya BKD dan PSDM Dompu terkesan tutup mata atas nasib para honorer ini," tudingnya.
Imran membandingkan dengan perekrutan di daerah lain, seperti Kabupaten Sumbawa. Pada 2023 ini honorer lulusan SMA di Sumbawa diakomodir oleh Pemda-nya. Lalu kenapa di Kabupaten Dompu tidak mampu melakukan hal yanh sama.
Sementara sebelumnya, berdasarkan pernyataan Kepala BKD dan Sekda Dokou bahwa pengusulan pengajuan formasi ditentukan oleh Pusat.
"Kami seakan dibodohi dan dizolimi. Kami minta Bupati Dompu copot Kepala BKD dari jabatanya," desak Imran.
Dengan berharap Bupati mendengarkan aspirasi sejumlaj honorer tersebut, Imran dkk menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya yakni:
1. Mendesak Pemerintah Daerah agar formasi D3,D2, SMA, SMP, SD sederajat bisa diakomodir pada tahun 2024.
2. Meminta Bupati Dompu agar menambah kuota tenaga tehnis.
3. Meminta dengan segala hormat kepada pemangku kebijakan agar Eks K2 diprioritaskan lewat penjaringan P3K dan ASN tahun 2024.
4. Mendesak Bupati Dompu segera menonaktifkan kepala BKD, karena tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.
5. Transparansi pengajuan formasi tahun 2024.
Sementara itu, Ketua DPRD Dompu Andi Bachtiar A.Md Par, mengatakan bahwa apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan para Honorer, akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
"Dengan fungsi dan tugas kami selaku wakil rakyat, kami siap untuk membantu memperjuangkan nasib para Honorer," terangnya singkat. (Arif)
Editor:Agus