 |
| Foto: Saat Kades menemui massa aksi. |
TalkingNEWS.asia-- Beberapa pemuda yang menamakan diri Serikat Masyarakat (SERAM) Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima-NTB menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras) di depan kantor Desa Tonda, pada Rabu (17/6/20) menuntut terkait transparansi anggaran covid-19.
Karna pada dasarnya, keterbukaan informasi telah diatur dalam undang-undang 14 tahun 2008 bahwa setiap orang untuk memperoleh informasi dan kewajiban badan publik menyediakan serta melayani permintaan Informasi secara cepat tepat dan akurat.
Dalam aksi itu, massa menuding pihak Pemerintah desa (Pemdes) menyalahgunakan jabatan untuk melakukan nepotisme terhadap bantuan covid-19, baik bantuan PKH, BST maupun BLT dana desa.
"Ada indikasi kuat, Pemdes hari ini telah menyalahgunakan jabatan, terkait bantuan covid-19. Sebab banyak anggota pihak keluarga aparatur desa yang didata untuk menerima bantuan PKH, BST lebih-lebih BLT," tegas Mori Lestari Alam selaku Korlap aksi.
Selain itu, massa aksi juga menilai bantuan covid-19 tersebut diduga kuat dijadikan alat kepentingan Pilkada 2020. Sebab, fakta di lapangan membuktikan para penerima manfaat didoktrin untuk memilih calon petahana pada kontestasi Pilkada mendatang.
"Ini jelas telah menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, tanpa memprihatikan kondisi rakyat yang objektif. Apalagi banyak terdapat penerima double atau data double," ketusnya.
Oleh karena nya, Mori mendesak Pemdes Tonda untuk segera memberikan informasi secara terbuka dan menjelaskan pengelolaan anggaran covid-19 serta data penerima bantuan. "Kepala desa harus hadir untuk menjelaskan persoalan ini, baik pengelolaan anggaran covid-19 maupun nama-nama penerima bantuan," tegasnya.
Tidak hanya itu, massa aksi juga menyinggung terkait anggaran desa ADD/DD TA 2019 yang dinilai tidak terlihat dalam penggunaannya. Bahkan banyak program yang terbengkalai dan belum tuntas dalam pekerjaannya.
Salah satunya yakni program WC umum yang menghabiskan anggaran sebanyak Rp. 50 juta, namun sampai hari belum ada yang terealisasi. "Ini jelas ada dugaan penyalahgunaan anggaran," tudingnya.
Adapun beberapa point tuntutan massa aksi tersebut diantaranya yakni.
1. Mendesak pemerintah desa tonda untuk transparansi anggaran Dana Desa 2019-
2020 dalam bentuk fisik berkas.
2. Mendesak pemerintah desa tonda untuk transparansi dan realisasi anggaran Dana
Covid 19.
3. Diduga pemerintah Desa Tonda menyalahgunakan anggaran bantuan Covid 19 serta stop eksploitasi masyarakat dengan bantuan Covid 19 untuk kepentingan
politik.
4. Mendesak pemerintah Desa Tonda untuk mengaktifkan kembali pos kamlig yang
dibangun dengan anggaran puluhan juta rupiah.
5. Mendesak pemerintah Desa Tonda untuk kejelasan anggaran 2019 pembuatan jamban masyarakat desa tonda.
6. Mendesak pemerintah desa tonda untuk melakukan gotong royong kebersihan di
berbagai lingkungan Desa Tonda.
7. Mendesak pemerintah Desa Tonda untuk meberdayakan pemuda Desa Tonda.
8. Mendesak pemerintah desa untuk meluruskan kiblat Desa Tonda dengan baik dan benar sesuai ajaran islam
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Desa Tonda Abdollah SE memaparkan bahwa pihaknya sejauh ini telah menjalankan aturan sesuai dengan aturan yang berlaku, kaitan dengan penyaluran sejumlah bantuan covid-19.
Jikalau pun ada sedikit persoalan di bawah, seperti penerima double, itu sudah kita klarivikasi dan perbaiki," tutur Kades.
Sementara kaitan dengan adanya tudingan penyalahgunaan bantuan untuk kepentingan politik Pilkada, secara tegas Kades membantah itu isu tidak benar. "Tidak ada kaminmanfaat bantuan ini untuk kepentingan Pilkada,bini isu tidak benar," bantahnya.
Sedangkan untuk program WC, lanjut Kades, pekerjaannya sudah tubtas, bahkan laporannya pun telah selesai dikerjakan," jawab Kades.
Usai mendapat tanggapan dari kades, massa aksi perlahan membubarkan diri secara aman dan kondusif. (TN.01)