 |
| Foto: Ir. Muttakun bersama para aktivis usai rese berlangsung. |
TalkingNEWS.asia-- Anggota DPRD Kabupaten Dompu Ir. Muttakun kembali melakukan reses tahap duanya di Cafe Mama Iyan La Rema kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, pada Minggu malam (21/6/20).
Kali ini, legislator di komisi satu Bidang Hukum dan Pemerintahan tersebut menyerap dan menghimpun suara dan menyerap dari sejumlah aktivis yang tergabung diberbagai organisasi dan LSM.
Pantauan langsung, meski diskusi dan penyampaian pendapat begitu alot, bahkan dibumbui dengan kritikan krotksn pedas dari para pentolan aktivis Dompu itu, namun agenda reses tetap berjalan lancar
Mengawali agenda, aktivis kondang Chapunk sapaanya, mengangkat mengangkat persoalan kerusakan hutan dan kurangnya ketegasan dari pemerintah dan peran wakil rakyat dalam upaya pencegahan perusakan hutan.
Menurutnya, legislatif dan eksekutif selama ini kurang peduli terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Mestinya harus ada program pelestarian hutan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam Agroforestri menjadi pilihan dan model pengelolaan hutan yang perlu dibangun bersama-sama," Ungkapya.
Begitu pun dikatakan Ketua HMI Dompu Cun, bahwa anggota DPRD terkesan hanya menunggu dan baru merespon masalah, setelah muncul reaksi aksi aspirasi yang dilakukan rakyat, bahkan tak satupun persoalan yang diangkat oleh aktifis HMI mampu diselesaikan oleh wakil rakyat," tudingnya.
Sementara Ivhan juga menyoroti kueangnya respon dan tindaklanjut setiap masalah yang disampaikan oleh setiap massa aksi. DPRD terlihat tidak memiliki taring seperti macan ompong yang tidak berani mengkritisi kebijakan Bupati Dompu yang dinilai merugikan masyarakat.
Seperti contoh, terkait harga jagung yang saat ini rendah, serta areal pelepasan ternak yang sudah mulai dikuasai secara pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Ini adalah bentuk kurangnya peduli dan perhatian wakil rakyat atas persoalan pertani. Wakil rakyat terlihat hanya mengetahui masalah ketika pada saat ada, tindakan yang nyata untuk menggali dan menyelesaikan persoalan tidak ada," ketusnya.
Senada dengan yang lainnya, Bagas alias prabu juga menyindir kinerja Bupati Dompu yang diklaim berhasil dengan menggunakan indikator kesejahteraan rakyat melalui beberap instrumen seperti maraknya peredaran narkoba serta banyaknya kendaraan yang melintas dan parkir di rumah warga. " Jika ini indikator dasar Bupati mengkalim kinerjanya bagus, saya pikir terlalu konyol," tandasnya.
Padahal, kata dia, realita di lapangan berbanding terbalik, justru masalah di Dompu semakin meningkat, angka pengangguran tinggi, persoalan kerusakan hutan, pengadaan bibit jagung dan pendistribusian alsintan, benih dan pupuk untuk kelompok tani fiktif dan kasus CPNS K2.
"Dari rentetan kasus yang mencuat saat ini, pertanyaan saya, dimana DPRD saat ini. Sebab masalah tidak akan muncul jika fungsi control dan pengawasan legislatif benar-benar diaktifkan," ujarnya.
Menurut Bagas mempertanyakan dimana DPRD saat ini. munculnya berbagai masalah tidak terlepas dari tidak adanya fungsi pengawasan dewan.
Sedangkan Romo menyoroti peran wakil rakyat yang dinilai tidak berbuat apa-apa. Semua persoalan yg diangkat dalam demo tidak mampu diselesaikan oleh wakil rakyat.
Ia menyoroti kurangnya SDM yang dimiliki oleh desa dalam melaksanakan otonomi desa seperti minimnya kader teknik yang memiliki kapasitas untuk menyusun sendiri desain dan RAB kegiatan infrastruktur. Dan Romo juga menggugat APBD Dompu yang bernilai 1,3 Triliun namun belum mampu menyediakan "makan" bagi masyarakat.
Lanjut Romo mempersoalkan Sepak terjang perusahaan jagung Menurut Romo, tester ini diduga menjadi pintu bagi perusahaan untuk mendapat keuntungan yang berlipat dengan menipu petani jagung. lalu peran wakil rakyat dimana sehingga tidak melakukan pengawasan terhadap tester untuk pengukur kadar air jagung yang dipakai oleh perusahaan jagung tersebut
Romo juga mengungkap arogansi PT. SMS yang bergerak di bidang pengembangan usaha tebu dan melakukan tindakan penggusuran terhadap petani di dusun-dusun yang ada di Doropeti.
Dan meminta kepada wakil rakyat untuk segera mengadakan RDPU dan memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas yang sudah lama mengelola areal lahan sebelum dikuasai oleh PT. SMS.
Romo juga mempertanyakan apakah PT. SMS ini serius dalam mengembangkan tebu apalagi memproduksi gula karena diduga gula hasil produksi PT. SMS adalah gula yang bahan bakunya berasal dari bahan rafinasi dan bukan dari bahan baku tebu hasil pengembangan tebu di pekat.
Romo menilai bahwa PT. SMS, PT. ATI dll nya yang menguasai ribuan Ha areal di kawasan Doro Ncanga dan sekitarnya adalah perusahaan yang diduga melakukan investasi bodong.
Pada akhir pandangan kritisnya, Romo mengagetkan banyak peserta karena mengungkap ada bacabup dan orang dekatnya yang memiliki luas lahan di areal Doro Ncanga +/- seluas 10 Ha. Ungkapnya
Giliran terakhir, Aruji dari LSM ICACI dalam kesempatan itu dirinya menyoroti dengan pedas terkait peran wakil rakyat. Dalam pandangan kritisnya Aruji mempersoalkan postur belanja APBD yg dinilai hanya untuk pengusaha. Di samping itu juga mengungkap adanya temuan BPK tahun 2017 dimana ada dugaan kerugian negara senilai 4 M.
Ia berharap kepada wakil rakyat untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas adanya temuan BPK serta tidak hanya mengamini setiap pembahasan anggaran yang menyebabkan APBD tidak pro rakyat," pintanya.
Menanggapi sejumlah pernyataan tersebut, Ir. Muttakun menyampaikan apresiasi pada seluruh aktifis atas kepeduliannya terhadap Dompu. Ia berjanji, berbagai persoalan dan harapan tersebut, akan dibahas di DPRD Dompu," tutupnya. (TN.02)