 |
| Foto: Kadis Dukcapil Dompu Drs. Abdul Najib. |
Dompu, TalkingNEWSntb.com -- Sejak tiga bulan terakhir tahun 2022 yakni Oktober, November dan Desember, blangko E-KTP di Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu terjadi kekosongan.
Masalah tersebut juga dibenarkan oleh Kadis Dukcapil Dompu Drs. Abdul Najib. Saat ditemui di ruangan kerjanya, Rabu (11/1/23) Kadis menjelaskan bahwa soal blangko, tidak hanya terjadi di Kabupaten Dompu saja, tapi secara Nasional. Namun pihaknya tidak mengetahui secara pasti masalah di pusat yang menyebabkan kekosongan terjadi.
Kendati demikian, untuk menyiasatinya, Dukcapil Dompu telah menerbitkan 1000 ribu lebih surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti sementara KTP dengan tenggang waktu pemakaian sampai 6 Januari 2023.
Selain itu, pihaknya juga tetap berkoordinasi dengan Pemprov NTB terkait stok blangko yang terbatas. Dan akan tetap ditanggulangi kekosongan tersebut sekira 1000 sampai 2000 keping blangko.
"Insya Allah, 1000 sampai 2000 keping sudah ada di kantor besok Jumat (13/1/23). Jadi, bagi warga yang diterbitkan Suket dan biodata. Jika ingin mengantikan dengan blangko KTP, silahkan datang di kantor Dukcapil," tambah Kadis.
Dijelaskannya, pengadaan Blangko E-KTP itu dilakukan oleh pemerintah pusat melalui APBN dan jika blangko ini sudah tersedia, pihak pusat akan menginformasikan kembali pada dinas terkait.
Di satu sisi, permintaan Kebutuhan blanko KTP untuk Dompu setiap tahun ada sekira 100 ribu keping blangko. Namun dari permintaan tersebut, Pemerintah Pusat hanya mampu merealisaikan sebagian saja. Dengan pertimbangan pemerataan bagi kebutuhan kabupaten dan kota se-Indonesia.
Meski begitu, ia sangat mengapresiasi masyarakat Dompu yang begitu antusias untuk membuat dokumen Adminduk. Sampai-sampai stok blangko E-KTP kosong.
Untuk menanggulangi terjadi kekosongan stok blangko, Pemerintah saat ini secara nasional telah memulai dengan program baru yakni KTP digital. Namun syaratnya warga harus memiliki HP Android, paket internet dan email.
"Program ini sudah mulai berjalan. Target awal yaitu SMA dan SMK yang wajib KTP," sambung Kadis.
Ia berharap, kepada seluruh warga Dompu bisa memahami kondisi kekosongan blangko, karena ini diluar dari kemampuan Dukcapil Dompu, apalagi masalah tersebut terjadi secara Nasional.
"Tentunya, yang pasti kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Dompu, karena ini sudah menjadi tugas perioritas kita," pungkas Kadis. (Arif)
Editor: Agus