 |
| Foto mahasiswa saat Unras |
TalkingNEWS.asia- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Excekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) IKIP Mataram menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Rektorat kampus setempat, dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia 10 Desember 2018, Senin (10/12).
Para mahasiswa yang terpanggil jiwa tersebut, melakukan orasi secara bergantian dalam menyampaikan aspirasinya terhadap kebijakan maupun peraturan birokrasi kampus, yang sebelumnya sudah mereka sepakati berasama.
Dalam aksinya, mahasiswa secara tegas membacakan beberapa isi tuntutannya antaralain, perbaiki Fasilitas kampus yg sudah tidak layak dipakai, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Mulai dari Persoalan Kebersihan Toilet, Kurangnya bangku kuliah, LC, dan Ruang kelas yang panas sehingga mengganggu konsentrasi belajar mengajar.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut adanya transparansi terkait pengelolaan anggaran belanja kampus, mengingat Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) tiap semesternya mengalami peningkatan yang tidak normatif, disisi lain persoalan Perpustakaan Kampus yang dinilai hanya mengandalkan buku-buku lama yang tidak efektif serta peralatan praktek Laboratorium yang kurang memadai.
Ketua BEM IKIP Mataram Agus Setiawan dalam orasinya mengatakan bahwa, pihak kampus harusnya berpedoman pada statuta IKIP Mataram sebagai dasar acuan dalam menjalankan Otonomi dan mengelolaan anggaran belanja, sehingga pelaksanaan operasional kampus tetap berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjamin mutu dan efektivitas serta efesiensi.
 |
| Foto Ketu BEM IKIP saat orasi |
" Itu sudah diatur dalam pasal 80 ayat 3 dan pasal 81 ayat 3, Hal ini sepatutnya menjadi atensi kita bersama bahwaasanya pihak kampus tidak sepenuhnya menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP)," Tegasnya.
Menurut dia, tingginya penarikan SPP untuk mahasiswa yang baru, harusnya seimbang dengan penerapan perkuliahan yang efektiv dan berkualitas, sehingga mutu pendidikan terjamin sesuai dengan isi kandungan pasal 80," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama pula Ketua DPM IKIP Mataram Fatrijal, mengeluhkan tentang sulitnya mendapatkan informasi-informasi penting untuk mahasiswa, apa lagi jika berkaitan dengan beasiswa atau semacamnya, yang justru dirasa sangat merugikan mahasiswa dan birokrasi terkesan punya kepentingan.
Disamping itu juga, dirinya menegaskan kepada para oknum dosen agar tidak melegalkan konsultasi skripsi di rumah pribadinya yang justru jauh dari kata SOP. " Hal ini membuat kita menduga bahwa oknum-oknum yang punya kapasitas di kampus ini, menerapkan parktek-praktek yang tidak terpuji dengan mengedepankan sistim koneksi dan famili," tegas fatrijal yang biasa sapa Dae ini.
Dalam unjuk rasa tersebut pun, mahasiswa juga menyinggung tentang Perlengkapan PKKM mahasiswa baru termaksud Alamamater, topi, buku saku, baju dan sertifikat yang semesti nya sudah didapatkan pada saat pembayaran Ulang, namun nyatanya sampai saat ini, belum didapatkan oleh sebagian Mahasiswa baru.
Mengakhiri aksinya, mahasiswa meminta kepada pihak kampus agar semua yang menjadi tuntutanya, supaya menjadi atensi khusus. Bahkan mengancam akan melakukan aksi boikot kampus jika tuntutan tersebut, tidak segera diindahkan. (Ag)